Dengan mengikuti Program Stimulus Bangga Buatan Indonesia (PSBBI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peserta dianggap telah membaca, memahami, mengerti dan setuju dengan setiap ketentuan dalam kebijakan privasi PSBBI sebagai berikut:

1. Definisi

Kecuali ditentukan lain, dalam Kebijakan Privasi berlaku definisi sebagai berikut:

  1. Program Stimolus Bangga Buatan Indonesia yang selanjutnya disebut PSBBI adalah program bantuan pemerintah yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
  2. Penyelenggara adalah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
  3. Merchant adalah Pelaku Ekonomi Kreatif berbentuk perseorangan atau badan usaha yang melakukan E-commerce melalui sarana yang dibuat dan dikelola Platform Digital.
  4. Voucher Penjualan adalah media pembayaran atas produk yang dijual Merchant dan dibuat dalam bentuk elektronik.
  5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah identitas Merchant yang diterbitkan oleh Sistem Online Single Submisson.

2. Data, Keterangan dan Informasi yang Diperlukan dan Dikumpulkan

Untuk kepentingan mengikuti PSBBI, Penyelenggara akan memerlukan dan mengumpulkan data, keterangan dan informasi dari Merchant, antara lain sebagai berikut:

  1. Identitas pemilikMerchant;
  2. Nama dan alamat Badan Usaha (jika bukan berbentuk perseorangan);
  3. Nomor Rekening dan nama Bank;
  4. Nama dan nomor Sertifikat Merek;
  5. NIB;
  6. Alamat email;
  7. Nomor telepon seluler;
  8. Kategori produk (Fesyen, Kuliner, dan/atau Kriya);
  9. Daftar dan informasi singkat produk yang didaftarkan;
  10. Nama Platform Digital tempat Merchant terdaftar;
  11. Identitas akun Merchant pada Platform Digital;
  12. Alokasi kuota Voucher Penjualan untuk masing-masing Platform Digital, (apabila Merchant terdaftar di lebih dari satu Platform Digital) dan masing-masing akun Merchant (apabila Merchant memiliki lebih dari satu akun Merchant);
  13. Total nominal dan jumlah transaksi tiga bulan terakhir;
  14. Pernyataan produk buatan Indonesia, kebenaran data dan kebenaran informasi; dan
  15. Pernyataan tidak melakukan kecurangan dan bersedia mengembalikan kerugian negara.

3. Tujuan Pengumpulan data, keterangan dan informasi

Dengan melakukan pendaftaran dan penggunaan semua fasilitas baik fitur maupun manfaat dari PSBBI, Merchant menyatakan bahwa telah memberikan informasi data yang sah dan benar, juga memberikan persetujuan kepada Penyelenggara untuk memperoleh, mengumpulkan, menyimpan dan mengelola informasi tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan juga kebijakan privasi Merchant.

Data, keterangan dan informasi yang diterima oleh Penyelenggara, akan digunakan antara lain untuk tujuan sebagai berikut:

  1. Memenuhi persyaratan sebagai Merchant;
  2. Melakukan pengkajian sehubungan dengan kerja sama yang akan dilakukan;
  3. Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Penyelenggara PSBBI;
  4. Melakukan komunikasi antar pengguna, sistem pengingat (notifikasi) dan publikasi informasi sesuai dengan proposinya dengan tetap mengedepankan kenyamanan Merchant;
  5. Untuk keperluan promosi, notifikasi, broadcast, dan informasi publik lainnya yang masih berkaitan dengan informasi PSBBI
  6. Mendaftarkan produk yang lulus seleksi ke Laman Khusus PSBBI;
  7. Menggunakan Voucher Penjualan sesuai kuota yang ditentukan;
  8. Untuk melakukan verifikasi atas laporan data berkala atau saat melakukan penagihan terkait bukti transaksi yang meliputi :
    • Nama dan akun E-commerce Konsumen;
    • Nomor telepon seluler dan/atau alamat email Konsumen;
    • Alamat pengiriman produk;
    • Bukti Voucher Penjualan yang digunakan Konsumen;
    • Bukti nama, jumlah dan harga produk yang dibeli Konsumen;
    • Bukti pembayaran Konsumen;
    • Bukti pengiriman produk;
    • Bukti penerimaan pengiriman produk; dan/atau
    • Bukti lainnya yang diperlukan PPK untuk kepentingan validasi.
  9. Untuk mengumpulkan data Merchant melalui proses registrasi, log aktivitas, informasi aktivitas user, cookies, akses perangkat (perangkat yang digunakan), dan informasi browser.

4. Penyerahan dan Pengungkapan Informasi

Penyelenggara dapat menyerahkan data, keterangan dan informasi kepada Pejabat Yang Berwenang apabila: (i) diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan, (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (iii) diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal timbulnya suatu proses hukum dan peradilan yang antara lain melibatkan Merchant, subyek kerja sama, pihak yang berkepentingan dan/atau Penyelenggara.


5. Pembebasan

Penyelenggara melakukan upaya sebaik-baiknya untuk menjaga keamanan data, keterangan dan/atau informasi yang telah diberikan oleh Merchant kepada Penyelenggara, namun Penyelenggara tidak menjamin bahwa keamanan secara penuh atas data, keterangan dan/atau informasi yang telah diberikan oleh Merchant kepada Penyelenggara tersebut. Merchant menyatakan bahwa Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas tuntutan, klaim, kerugian (baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk tapi tidak terbatas pada kehilangan laba, penghasilan, produksi, nama baik, data atau kesempatan), kompensasi, biaya, pengeluaran, beban dan/atau kewajiban dalam bentuk apapun (termasuk biaya jasa hukum Advokat) dan kepada pihak manapun, termasuk tapi tidak terbatas pada yang diakibatkan karena atau sehubungan dengan penyerahan data, keterangan dan/atau informasi oleh Merchant kepada Penyelenggara.


6. Pemberitahuan dan Komunikasi

Segala korespondensi kepada Penyelenggara sehubungan dengan Kebijakan Privasi agar ditujukan secara tertulis pada alamat berikut:

Deputi Bidang Ekonomi Digitall dan Produk Kreatif
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Selatan, Nomor 13 Jakarta Pusat
Faksimili: 021 21202363
e-mail : stimulus-bbi@kemenparekraf.go.id

7. Hukum dan Penyelesaian Sengketa
  1. Kebijakan Privasi ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  2. Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Kebijakan Privasi, perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
  3. Apabila perselisihan tersebut diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka perselisihan dimaksud akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

8. Ketentuan Lain-lain
  1. a) Dengan mengikuti PSBBI, maka Merchant telah menyetujui seluruh Syarat Penggunaan dan Kebijakan Privasi.
  2. b) Penyelenggara berhak untuk mengubah sewaktu-waktu Kebijakan Privasi, dengan pemberitahuan melalui pengumuman yang dipandang wajar oleh Penyelenggara. Merchant disarankan untuk senantiasa memeriksa pengumuman secara berkala oleh Penyelenggara untuk memastikan ada atau tidaknya perubahan tersebut. Merchant diberi hak sepenuhnya untuk mengundurkan diri dari Perjanjian Kerja Sama apabila Merchant tidak setuju dengan Kebijakan Privasi serta perubahan-perubahannya. Dengan dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama oleh Merchant setelah adanya perubahan, hal tersebut merupakan bentuk persetujuan dari Merchant atas perubahan Kebijakan Privasi yang dilakukan Penyelenggaraa.
  3. c) Penyelenggara berhak menghapus data yang dianggap tidak sesuai, tidak sah dan melanggar peraturan dan kebijakan PSBBI juga peraturan hukum Negera Republik Indonesia.
  4. d) Dalam hal terdapat pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, Merchant dan Penyelenggara sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
  5. e) Hak cipta dan/atau HKI lainnya atas gambar produk dan konten milik Merchant yang digunakan dalam PSBBI akan tetap menjadi milik Merchant.